Negara-negara Asia Tenggara gagal mengambil sikap keras pada sengketa maritim di pertemuan pertama mereka setelah pengadilan internasional menolak klaim Tiongkok untuk kontrol eksklusif dari sebagian besar Laut Cina Selatan.

Para menteri luar negeri dari 10 anggota ASEAN mengatakan mereka senang dengan kemajuan hubungan dengan Tiongkok namun tidak menyebutkan secara spesifik putusan yang disepakati bulan ini berkaitan dengan klaim Tiongkok yang menggerogoti kedaulatan anggota ASEAN di perairan yang disengketakan. Filipina, yang membawa kasus ini menyerukan ASEAN supaya secara efektif mengatasi ketegangan di Laut Cina Selatan.

Komunike dari pertemuan tingkat menteri di Laos tidak mengutip nama Tiongkok secara terbuka. Sebaliknya, hanya pernyataan "sangat prihatin atas perkembangan terakhir dan yang sedang berlangsung dan mencatat keprihatinan yang diungkapkan oleh beberapa menteri pada reklamasi lahan dan eskalasi kegiatan di daerah." Menteri menyerukan pengendalian diri dengan negara-negara di Selat Malaka yang yang memiliki lebih dari $ 5 triliun nilai perdagangan internasional setiap tahun.

Pengadilan Tetap Arbitrase mengatakan pada 12 Juli bahwa reklamasi tanah wilayah Tiongkok dan upaya lain untuk menegaskan kontrol atas Laut Cina Selatan telah "diperparah" dengan ketegangan yang ditimbulkan telah menganggu lingkungan dan "melanggar" hak-hak berdaulat Filipina.

"Asean harus secara efektif mengatasi tantangan keamanan yang mempengaruhi wilayah ini, terutama dalam perkembangan terakhir di Laut China Selatan," kata Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay pada pertemuan di Vientiane. Blok harus mengeluarkan pernyataan mendukung upaya hukum dan diplomatik untuk resolusi damai di wilayah sengketa.

Persoalan Laut China Selatan adalah tes persatuan dan peran sentral ASEAN, kata pemerintah Vietnam dalam sebuah pernyataan di situsnya, mengacu pada pertemuan Laos. Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kohesi diperlukan untuk mewujudkan tujuan ASEAN, terutama mengingat dinamika daerah saat ini.

Klaim Tiongkok atas wilayah perairan tersebut, di mana telah direklamasi ribuan hektar tanah dan meningkatkan kehadiran militernya, menganggu penduduk yang tinggal di negara-negara Asean termasuk Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Tiongkok berpendapat sengketa teritorial tidak ada kaitannya dengan hubungan dengan Asean dan telah diberhentikan oleh putusan Pengadilan Tetap Arbitrase.

Kamboja dan Laos di masa lalu dituduh memblokir laporan mengenai sengketa ini. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, yang menghadiri pertemuan puncak yang lebih luas bersama ASEAN di Laos minggu ini, mengatakan bahwa negaranya sangat menghargai upaya Kamboja untuk menegakkan keadilan atas isu Laut Cina Selatan, demikian pernyataan kantor berita resmi Xinhua.

Negara Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar ASEAN, menginginkan sengketa diselesaikan secara bilateral.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman, yang telah memiliki agenda untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, memutuskan untuk meninggalkan pertemuan minggu ini pada menit terakhir. Anifah memiliki hal-hal mendesak lainnya untuk dihadiri, demikian pernyataan seorang pejabat kementerian luar negeri Malaysia.

Pada tahun 2012, Asean gagal mengeluarkan pernyataan bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah karena perbedaan pendapat mengenai Laut Cina Selatan. Setelah pertemuan yang gagal tersebut, Kamboja membantah telah menjadi mangsa tekanan dari Tiongkok untuk menghindari mengangkat masalah ini kepermukaan. Sebelumnya Tiongkok telah memperingatkan negara-negara ASEAN untuk tidak menyebutkan pertengkaran teritorial.

Selasti/ VMN/VBN/ Senior Analyst-Vibiz Research Center Editor: Asido Situmorang